Setelah pelaksanaan Pemilu 2024, Indonesia memasuki babak baru dalam arah kebijakan nasional. Transisi kepemimpinan berjalan relatif damai, meski diwarnai tensi politik tinggi menjelang dan sesudah hari pemungutan suara. Dengan hasil yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), fokus bangsa kini beralih pada bagaimana menyatukan visi pembangunan dan meredam polarisasi sosial yang sempat membelah masyarakat.
Pemerintahan baru diharapkan melanjutkan agenda strategis yang telah dibangun sebelumnya, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), transformasi ekonomi digital, dan hilirisasi industri. Namun, tantangan utama ke depan bukan hanya pada kesinambungan proyek fisik, melainkan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat—terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan.
Tingkat kemiskinan nasional per Maret 2024 tercatat 9,1% menurut data BPS, masih menunjukkan penurunan, namun kesenjangan antarwilayah dan urban-rural masih tinggi. Selain itu, persoalan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan lapangan kerja untuk generasi muda menjadi PR besar yang harus dijawab pemerintahan baru dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara politik, tantangan terbesar adalah merangkul semua pihak. Polarisasi tajam dalam kontestasi elektoral bisa menjadi hambatan bagi stabilitas nasional jika tidak dikelola dengan baik. Peran partai oposisi, masyarakat sipil, dan media dalam mengawal pemerintahan ke depan akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia.
Visi “Indonesia Emas 2045” yang dicanangkan pemerintah perlu dijabarkan dalam langkah konkret yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Indonesia punya modal besar: bonus demografi, sumber daya alam, dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menyatukan, bukan memecah; membangun, bukan sekadar menjanjikan.
