Jakarta, Mei 2025 – Di tengah geliat pembangunan nasional, isu hukum dan kriminal tetap menjadi sorotan utama dalam dinamika sosial-politik Indonesia. Tahun 2025 menjadi periode penting dalam menilai konsistensi penegakan hukum, sekaligus mengukur sejauh mana negara hadir dalam melindungi keadilan dan keamanan warganya.
Kasus-Kasus Besar: Dari Korupsi hingga Kejahatan Siber
Beberapa kasus besar mewarnai awal tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan sejumlah kepala daerah dan pejabat publik sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Sementara di sisi lain, Polda Metro Jaya mencatat peningkatan kasus kejahatan siber, khususnya penipuan daring dan peretasan data pribadi.
Menurut data dari Bareskrim Polri, jenis kejahatan yang paling mendominasi sepanjang kuartal pertama tahun ini adalah:
- Penipuan online
- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Korupsi di tingkat daerah
- Perdagangan narkoba lintas provinsi
Ini menunjukkan bahwa dinamika kriminal tak lagi hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga merambah dunia digital.
Reformasi Hukum: Masih Jalan Panjang
Pemerintah telah mencanangkan kelanjutan reformasi hukum dengan prioritas pada penyederhanaan regulasi dan penguatan institusi penegak hukum. Namun, publik masih mempertanyakan keberpihakan hukum terhadap keadilan sosial, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut warga kecil dan aktivis.
Sejumlah kasus viral di media sosial menunjukkan dugaan ketimpangan hukum, seperti kriminalisasi petani atas sengketa lahan, hingga penahanan terhadap aktivis lingkungan karena aksi protes damai. Kejadian-kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah hukum benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas?
Kepercayaan Publik: Antara Apresiasi dan Kecurigaan
Survei terbaru dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum meningkat tipis dibanding tahun lalu. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK mendapat apresiasi atas penanganan cepat beberapa kasus besar. Namun, persepsi negatif tetap tinggi terhadap lembaga-lembaga yang dinilai belum transparan dan akuntabel.
Contoh positif adalah pengungkapan jaringan narkotika internasional di Sumatera dan pengamanan kampanye hitam saat Pilkada di sejumlah daerah. Di sisi lain, lambannya proses hukum terhadap oknum aparat yang terlibat pelanggaran masih menjadi catatan serius.
Tantangan Penegakan Hukum di 2025
Beberapa tantangan utama penegakan hukum di tahun ini mencakup:
- Tumpang tindih regulasi yang menghambat efektivitas hukum.
- Kurangnya pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum.
- Masih lemahnya perlindungan saksi dan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual.
- Kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pejuang lingkungan yang belum sepenuhnya dihentikan.
Menuju Sistem Hukum yang Berpihak pada Rakyat
Para ahli hukum menyebut bahwa sistem hukum Indonesia harus bertransformasi dari “hukum sebagai alat kekuasaan” menjadi “hukum sebagai alat pelayanan publik.” Artinya, hukum tidak boleh hanya berfungsi untuk mengamankan status quo, melainkan sebagai pelindung hak-hak rakyat.
Upaya ini membutuhkan integritas dari aparat penegak hukum, keberanian hakim, profesionalisme advokat, serta partisipasi aktif masyarakat. Undang-undang tidak boleh hanya jadi teks di atas kertas, tetapi harus hidup dalam praktik dan keadilan sosial.
Kesimpulan: Negara Hukum Harus Nyata, Bukan Sekadar Slogan
Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali fondasi negara hukum. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa pandang bulu adalah syarat mutlak agar Indonesia bisa tumbuh sebagai bangsa yang bermartabat.
Hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi soal menjamin keadilan dan rasa aman bagi seluruh rakyat.
