Pekanbaru — Kurikulum Merdeka kini telah diterapkan di lebih dari 90% sekolah di Provinsi Riau, baik jenjang SD, SMP, hingga SMA. Namun, di balik antusiasme pelaksanaan, masih banyak guru yang mengaku membutuhkan pendampingan intensif untuk menguasai pendekatan baru ini.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kaharuddin, implementasi Kurikulum Merdeka berjalan cukup cepat berkat pelatihan daring dan luring yang dilakukan sejak 2023. Namun, tantangan di lapangan tetap ada.

“Banyak guru masih belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang jadi inti Kurikulum Merdeka,” jelasnya.

Guru Mengaku Kesulitan Susun Modul dan Rubrik Penilaian

Dari hasil survei internal Dinas Pendidikan, 6 dari 10 guru menyatakan masih bingung menyusun modul ajar dan rubrik penilaian berbasis capaian kompetensi. Hal ini menjadi krusial, karena dalam Kurikulum Merdeka, guru dituntut menjadi perancang utama pembelajaran.

“Kami butuh pendampingan rutin, bukan sekadar webinar. Modul kadang tidak sesuai dengan karakter siswa di daerah,” ungkap Yuliana, guru SD di Kuantan Singingi.

Solusi: Kolaborasi Komunitas Guru dan Digitalisasi Pelatihan

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pendidikan menggandeng komunitas guru seperti IGI dan PGRI untuk membuat forum diskusi serta kelas daring yang praktis. Selain itu, platform digital seperti Riau Pintar akan ditingkatkan fungsinya menjadi pusat sumber daya Kurikulum Merdeka.

Pemerintah Provinsi Riau juga berjanji akan menambah insentif pelatihan untuk guru, khususnya di daerah nonperkotaan.